regulasi pemerintah indonesia adopsi anak permen no 54 th 2007 tentang tata cara adopsi anak

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2007
TENTANG
PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4235).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang
tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan,
dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya
berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.
2. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari
lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab
atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga
orang tua angkat.
3. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah
dan/atau ibu angkat.
4. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan
membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.
5. Lembaga pengasuhan anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang
berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat
izin dari Menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak.
6. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau
organisasi kemasyarakatan.
7. Pekerja sosial adalah pegawai negeri sipil atau orang yang ditunjuk oleh lembaga
pengasuhan yang memiliki kompetensi pekerjaan sosial dalam pengangkatan anak.

8. Instansi sosial adalah instansi yang tugasnya mencakup bidang sosial baik di pusat maupun
di daerah.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
Pasal 2
Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan
setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 3
(1) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
(2) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama
mayoritas penduduk setempat.
Pasal 4
Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang
tua kandungnya.
Pasal 5
Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan
sebagai upaya terakhir.
Pasal 6
(1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya
dan orang tua kandungnya.
(2) Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.
BAB II
JENIS PENGANGKATAN ANAK
Pasal 7
Pengangkatan anak terdiri atas:
a. pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; dan
b. pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.
Bagian Pertama
Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia
Pasal 8
Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
a, meliputi:
a. pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan
b. pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pasal 9

(1) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf a, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyatanyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.
(2) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan
pengadilan.
Pasal 10
(1) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf b mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan
anak melalui lembaga pengasuhan anak.
(2) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
Bagian Kedua
Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing
Pasal 11
(1) Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
a. pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing; dan
b. pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia.
(2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui putusan
pengadilan.
BAB III
SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN ANAK
Pasal 12
(1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
d. memerlukan perlindungan khusus.
(2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun,
sepanjang ada alasan mendesak; dan
c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas)
tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.
Pasal 13
Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:
a. sehat jasmani dan rohani;
b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
f. tidak merupakan pasangan sejenis;

g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik
bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan
diberikan; dan
m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.
Pasal 14
Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, harus memenuhi syarat:
a. memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau
perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia;
b. memperoleh izin tertulis dari Menteri; dan
c. melalui lembaga pengasuhan anak.
Pasal 15
Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, harus memenuhi syarat:
a. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia; dan
b. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.
Pasal 16
(1) Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara
Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri.
(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada kepala
instansi sosial di provinsi.
Pasal 17
Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, calon orang tua angkat
Warga Negara Asing juga harus memenuhi syarat:
a. telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;
b. mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon; dan
c. membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada untuk Departemen
Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.
Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB IV
TATA CARA PENGANGKATAN ANAK
Bagian Pertama
Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia

Pasal 19
Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di
dalam masyarakat yang bersangkutan.
Pasal 20
(1) Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan
untuk mendapatkan penetapan pengadilan.
(2) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.
Pasal 21
(1) Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling
singkat 2 (dua) tahun.
(2) Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus
dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.
Bagian Kedua
Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing
Pasal 22
(1) Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing yang
telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan
pengadilan.
(2) Pengadilan menyampaikan salinan putusan pengangkatan anak ke instansi terkait.
Pasal 23
Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia
berlaku mutatis mutandis ketentuan Pasal 22.
Pasal 24
Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di wilayah Indonesia maupun di luar
wilayah Indonesia oleh Warga Negara Asing yang berada di luar negeri harus dilaksanakan di
Indonesia dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
Pasal 25
(1) Dalam proses perizinan pengangkatan anak, Menteri dibantu oleh Tim Pertimbangan
Perizinan Pengangkatan Anak.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB V
BIMBINGAN DALAM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK
Pasal 26
Bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat
melalui kegiatan:
a. penyuluhan;
b. konsultasi;
c. konseling;
d. pendampingan; dan

e. pelatihan.
Pasal 27
(1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dimaksudkan agar masyarakat
mendapatkan informasi dan memahami tentang persyaratan, prosedur dan tata cara
pelaksanaan pengangkatan anak.
(2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
a. meningkatkan pemahaman tentang pengangkatan anak;
b. menyadari akibat dari pengangkatan anak; dan
c. terlaksananya pengangkatan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 28
(1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dimaksudkan untuk
membimbing dan mempersiapkan orang tua kandung dan calon orang tua angkat atau pihak
lainnya agar mempunyai kesiapan dalam pelaksanaan pengangkatan anak.
(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
a. memberikan informasi tentang pengangkatan anak; dan
b. memberikan motivasi untuk mengangkat anak.
Pasal 29
(1) Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dimaksudkan untuk membantu
mengatasi masalah dalam pengangkatan anak.
(2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
a. membantu memahami permasalahan pengangkatan anak; dan
b. memberikan alternatif pemecahan masalah pengangkatan anak.
Pasal 30
(1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dimaksudkan untuk
membantu kelancaran pelaksanaan pengangkatan anak.
(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
a. meneliti dan menganalisis permohonan pengangkatan anak; dan
b. memantau perkembangan anak dalam pengasuhan orang tua angkat.
Pasal 31
(1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dimaksudkan agar petugas
memiliki kemampuan dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak.
(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
a. meningkatkan pengetahuan mengenai pengangkatan anak; dan
b. meningkatkan keterampilan dalam pengangkatan anak.
BAB VI
PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK
Pasal 32
Pengawasan dilaksanakan agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam
pengangkatan anak.
Pasal 33

Pengawasan dilaksanakan untuk:
a. mencegah pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
b. mengurangi kasus-kasus penyimpangan atau pelanggaran pengangkatan anak; dan
c. memantau pelaksanaan pengangkatan anak.
Pasal 34
Pengawasan dilaksanakan terhadap:
a. orang perseorangan;
b. lembaga pengasuhan;
c. rumah sakit bersalin;
d. praktek-praktek kebidanan; dan
e. panti sosial pengasuhan anak.
Pasal 35
Pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh Pemerintah dan
masyarakat.
Pasal 36
Pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan oleh Departemen
Sosial.
Pasal 37
Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan antara lain oleh:
a. orang perseorangan;
b. keluarga;
c. kelompok;
d. lembaga pengasuhan anak; dan
e. lembaga perlindungan anak.
Pasal 38
(1) Dalam hal terjadi atau diduga terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan
pengangkatan anak, masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada aparat penegak
hukum dan/atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, instansi sosial setempat atau Menteri.
(2) Pengaduan diajukan secara tertulis disertai dengan identitas diri pengadu dan data awal
tentang adanya dugaan penyimpangan atau pelanggaran.
BAB VII
PELAPORAN
Pasal 39
Pekerja sosial menyampaikan laporan sosial mengenai kelayakan orang tua angkat dan
perkembangan anak dalam pengasuhan keluarga orang tua angkat kepada Menteri atau kepala
instansi sosial setempat.
Pasal 40
Dalam hal pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing, orang tua
angkat harus melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Republik

Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat paling singkat sekali dalam 1 (satu)
tahun, sampai dengan anak berusia 18 (delapan belas) tahun.
Pasal 41
Semua administrasi yang berkaitan dengan pengangkatan anak berada di departemen yang
bertanggung jawab di bidang sosial.
Pasal 42
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bimbingan, pengawasan, dan pelaporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 32, dan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 43
Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan Peraturan Pemerintah ini.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 3 Oktober 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 3 Oktober 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 123

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2007
TENTANG
PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK
I. UMUM
Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan
sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Untuk mewujudkan sumber daya
manusia Indonesia yang berkualitas diperlukan pembinaan sejak dini yang berlangsung
secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik,
mental dan sosial anak.
Kondisi ekonomi nasional yang kurang mendukung sangat mempengaruhi kondisi
perekonomian keluarga dan berdampak pada tingkat kesejahteraan anak Indonesia.
Kenyataan yang kita jumpai sehari-hari di dalam masyarakat masih banyak dijumpai anakanak yang hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan, dimana banyak ditemui anak
jalanan, anak terlantar, yatim piatu dan anak penyandang cacat dengan berbagai
permasalahan mereka yang kompleks yang memerlukan penanganan, pembinaan dan
perlindungan, baik dari pihak Pemerintah maupun masyarakat.
Komitmen Pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindak lanjuti
dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang ini mengatur tentang berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka
perlindungan, pemenuhan hak–hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Salah satu solusi
untuk menangani permasalahan anak dimaksud yaitu dengan memberi kesempatan bagi
orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak. Tujuan pengangkatan
anak hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan pada adat kebiasaan
setempat.
Mengingat banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan
pengangkatan anak, yaitu pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar,
pemalsuan data, perdagangan anak, bahkan telah terjadi jual beli organ tubuh anak. Untuk
itu, perlu pengaturan tentang pelaksanaan pengangkatan anak, baik yang dilakukan oleh
Pemerintah maupun oleh masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk Peraturan
Pemerintah.
Peraturan Pemerintah ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak
yang mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan
anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak,
pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak dan pelaporan. Dengan berlakunya
Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya
penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak
demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan ”setempat” adalah setingkat desa atau kelurahan.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pengangkatan anak secara langsung” adalah pengangkatan anak
yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada
langsung dalam pengasuhan orang tua kandung.
Yang dimaksud dengan “pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak” adalah
pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat
yang berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Menteri.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan ”sepanjang ada alasan mendesak” seperti anak korban
bencana, anak pengungsian dan sebagainya. Hal ini dilakukan demi kepentingan
terbaik bagi anak.

Huruf c
Yang dimaksud dengan ”anak memerlukan perlindungan khusus” adalah anak dalam
situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas
dan terisolasi; anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang
diperdagangkan; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza); anak korban penculikan, penjualan dan
perdagangan; anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental; anak yang
menyandang cacat; dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ”orang tua tunggal” adalah seseorang yang berstatus tidak menikah
atau janda/duda.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah Mahkamah Agung melalui Panitera
Mahkamah Agung, Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui
Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Departemen
Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 20 ayat (2).
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak” yaitu tim yang
dibentuk oleh Menteri, yang bertugas memberikan pertimbangan dalam memperoleh izin
pengangkatan anak dan beranggotakan perwakilan dari instansi yang terkait.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 26
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan ”konseling” adalah kegiatan yang dilakukan setelah tahap konsultasi
dalam hal terjadinya permasalahan pengangkatan anak.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Ayat (1)
Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah suatu badan yang dibentuk berdasarkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bertugas:
1. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima
pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
2. Memberikan laporan, sasaran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam
rangka perlindungan anak.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.

WhatsApp chat